# Revitalisasi Satuan Pendidikan: Syarat, Swakelola, Laporan > Revitalisasi satuan pendidikan 2026 dijalankan dengan skema swakelola: sekolah membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan tim teknis, menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK, lalu melaksanakan dan melaporkan sendiri. Menurut Perdirjen 55 Tahun 2025, bantuan sampai Rp100.000.000 dicairkan sekaligus, di atas itu dua tahap, 70 dan 30 persen. Laporan terdiri atas laporan awal, laporan kemajuan 50 persen untuk nilai di atas Rp100 juta, dan laporan akhir 100 persen. Panduan tiap direktorat dapat berbeda. - URL: https://skolain.id/artikel/revitalisasi-satuan-pendidikan-swakelola-pelaporan/ - Kategori: Keuangan sekolah - Terbit: 2026-06-11 - Diperbarui: 2026-11-05 - Penerbit: Skolain (PT Kharisma Andal Raya) Revitalisasi satuan pendidikan bukan BOSP, tetapi bantuan pemerintah yang dikelola sendiri oleh sekolah, sehingga kepala sekolah, bendahara, dan operator perlu memahami aturan mainnya sejak penandatanganan perjanjian. Artikel ini merangkum syarat penerima, susunan pelaksana, pencairan, pelaporan, dan arsip bukti berdasarkan dokumen yang kami baca per Oktober 2026. Untuk bantuan jenis lain yang memakai pola serupa, lihat juga [pelaporan realisasi BOSP di ARKAS](https://skolain.id/artikel/pelaporan-realisasi-bosp-arkas/). ## Apa itu program revitalisasi satuan pendidikan 2026? Revitalisasi 2026 adalah program perbaikan dan penataan sarana prasarana sekolah yang dilaksanakan dengan skema swakelola. Siaran pers Kemendikdasmen Nomor 879/sipers/A6/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026 menyebut program ini amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat. Siaran pers yang sama menyebut 35.769 satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA sudah menandatangani perjanjian kerja sama, dengan anggaran Rp26 triliun dan penyaluran sekitar Rp20 triliun, serta 4.374 sekolah rampung per Oktober 2026. Angka-angka itu kutipan dari siaran pers dan dapat berubah. Dasar teknis yang kami baca ada dua. Pertama, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 55 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, ditetapkan 19 Desember 2025, untuk SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Kedua, Peraturan KPA Satker Direktorat Sekolah Dasar Nomor 1058/C3/KPA/I/SK/2026 tentang Panduan Pelaksanaan dan Laporan Bantuan Pemerintah Revitalisasi SD Tahun 2026. Juknis untuk jenjang PAUD, SMP, dan SMA tidak kami temukan secara terpisah di sumber yang dibaca, jadi bagian itu tidak dibahas. ## Apa syarat sekolah penerima bantuan revitalisasi? Sekolah penerima harus memenuhi kriteria administratif dan kondisi fisik yang dibuktikan dengan dokumen. Juknis Perdirjen 55/2025 mensyaratkan satuan pendidikan memiliki NPSN, terdata di Dapodik, menguasai lahan secara sah, dan menunjukkan kerusakan melalui analisis tingkat kerusakan atau kebutuhan prasarana sesuai menu bantuan. Lahan sah berarti hak atas tanah atau izin pemanfaatan berbasis perjanjian kerja sama berjangka waktu, dan tidak dalam sengketa. Untuk wilayah Papua, juknis membolehkan bentuk lain. Panduan SD menambahkan beberapa hal. Sasaran bersumber dari Dapodik per 31 Oktober 2025 dan atau usulan pemangku kepentingan, sekolah menerima BOSP tahun berjalan (dikecualikan untuk yang terdampak bencana), dan kerusakan minimal sedang. Karena kriteria bergantung pada Dapodik, [merapikan data sebelum sinkron Dapodik](https://skolain.id/artikel/rapikan-data-siswa-sebelum-sinkron-dapodik/) tetap relevan untuk data sarana prasarana. Setelah ditetapkan, sekolah harus menyiapkan dokumen persyaratan: 1. Surat keputusan pembentukan P2SP. 2. Tim teknis, yaitu perencana dan pengawas. 3. Gambar perencanaan, rencana anggaran biaya (RAB), rencana kerja dan syarat (RKS), dan kurva S. 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). 5. Bukti legalitas lahan, SK kepala sekolah, dan untuk sekolah swasta izin operasional. Menurut panduan SD, penerima ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan disahkan kuasa pengguna anggaran, lalu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS). ## Siapa yang melaksanakan pekerjaan dalam swakelola? Pelaksana adalah P2SP dibantu tim teknis, bukan kontraktor. Juknis Perdirjen 55/2025 menyebut unsur P2SP terdiri atas kepala sekolah, pendidik atau tenaga kependidikan, komite sekolah, dan masyarakat sekitar yang diutamakan berlatar belakang konstruksi; siswa SMK dapat dilibatkan. Perencana dan pengawas dalam tim teknis, menurut panduan SD, dapat merangkap paling banyak lima satuan pendidikan, dan perencana serta pengawas harus orang berbeda, dengan pengecualian untuk daerah 3T, pulau terluar, atau keterbatasan sumber daya manusia pada Direktorat SD. Pada tahap pelaksanaan, panduan SD memuat hal praktis berikut: - papan nama kegiatan dipasang dengan ukuran kira-kira 120 x 80 cm; - survei upah dan harga dilakukan sebelum belanja; - tenaga kerja direkrut dengan mengutamakan warga sekitar, dibayar harian, mingguan, atau borongan; - revisi pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Revisi yang ditandatangani kepala sekolah, ketua P2SP, dan tim teknis, lalu dikonsultasikan ke PPK melalui fasilitator; - dokumentasi foto atau video diambil sebelum pekerjaan, mingguan, dan saat akhir, ditambah gambar as-built. Saran praktik: tunjuk satu orang di P2SP sebagai penjaga arsip sejak hari pertama, supaya foto, nota, dan berita acara tidak tercecer di banyak ponsel. ## Bagaimana dana revitalisasi dicairkan? Dana dicairkan lewat bank penyalur dengan pembayaran langsung (LS), tanpa tahap kas pegangan di luar rekening. Menurut juknis Perdirjen 55/2025, bantuan sampai Rp100.000.000 dicairkan sekaligus dengan syarat SK penerima, PKS antara PPK dan kepala sekolah, dan kuitansi. Bantuan di atas Rp100.000.000 dicairkan dua tahap, 70 persen dan 30 persen, dan tahap kedua memerlukan laporan kemajuan minimal 50 persen beserta kuitansi. PKS memuat hak dan kewajiban para pihak, nilai bantuan, spesifikasi, jangka waktu, sanksi, kewajiban menyetor sisa dana, dan kewajiban laporan pertanggungjawaban. Baca seluruh pasal PKS sebelum menandatangani, karena PKS adalah dokumen yang akan diperiksa pertama kali bila ada pemeriksaan. Pajak mengikuti peraturan perpajakan. Panduan SD menyatakan direktorat tidak memungut pajak dari bantuan, sementara pada belanja di luar SIPLah berlaku pemotongan atau pemungutan sesuai jenisnya, antara lain PPh 22, PPh 4 ayat (2) untuk jasa perencana dan pengawas, PPh 23, dan PPN. Tarif yang tertulis di panduan itu kami kutip apa adanya dan perlu dicocokkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat transaksi; bahasan umumnya ada di [pajak belanja dana BOS](https://skolain.id/artikel/pajak-belanja-dana-bos-ppn-pph/). ## Bagaimana belanja bahan dan jasa dalam revitalisasi dibuktikan? Belanja harus punya rangkaian bukti yang utuh dan tidak boleh dibuat sendiri secara sembarangan. Panduan SD menyatakan SIPLah dipakai untuk barang standar, berisiko rendah, atau berharga terbentuk, dan di luar SIPLah nilai sampai Rp50 juta dapat dibelanjakan langsung, di atas Rp50 juta sampai Rp200 juta memerlukan pembandingan minimal dua calon penyedia, dan di atas Rp200 juta minimal tiga calon. Surat pemesanan berupa nota (sampai Rp10 juta), kuitansi (Rp10 juta sampai Rp50 juta), atau surat perintah kerja (di atas Rp50 juta). Panduan itu melarang sekolah membuat kuitansi atau nota sendiri. Bukti belanja di luar SIPLah menurut panduan SD terdiri atas perencanaan pengadaan, hasil perbandingan, hasil negosiasi, surat pemesanan, pemeriksaan barang atau jasa, berita acara serah terima, dan bukti pembayaran. Panduan itu masih mengacu Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022. Untuk belanja satuan pendidikan, Permendikdasmen Nomor 15 Tahun 2026 (ditetapkan 17 Juli 2026) Pasal 36 mencabut Permendikbudristek 18/2022. Apakah panduan SD akan disesuaikan, tidak ditemukan di sumber resmi; tanyakan ke fasilitator atau PPK sebelum memakai angka ambang di atas. Rincian alur SIPLah ada di [siplah dan bukti transaksi](https://skolain.id/artikel/siplah-belanja-bos-bukti-transaksi/). ## Laporan apa yang wajib dibuat dan kapan? Laporan dibuat pada tiga titik: awal, kemajuan, dan akhir. Juknis Perdirjen 55/2025 mengatur: | Laporan | Kapan | Isi utama | |---|---|---| | Laporan awal 0 persen | Awal pelaksanaan | Rekening koran, foto kondisi awal, kurva S | | Laporan kemajuan 50 persen | Hanya bantuan di atas Rp100 juta | Kuitansi dan foto | | Laporan akhir 100 persen | Pekerjaan selesai | Berita acara serah terima (BAST) ke PPK | BAST akhir memuat dana awal, dana yang digunakan, dan sisa dana, pernyataan bahwa pekerjaan sesuai PKS, pernyataan bahwa bukti disimpan, dokumentasi, serta bukti setor sisa dana ke kas negara. Laporan berbentuk softfile, dan pemberi bantuan dapat memeriksa laporan lengkap di sekolah. Panduan SD menambahkan BAST aset: untuk sekolah negeri kepada dinas, untuk sekolah swasta kepada yayasan. Bagi pencatatan aset hasil revitalisasi, [inventaris sarana prasarana](https://skolain.id/artikel/inventaris-sarana-prasarana-sekolah/) menjadi tempat yang tepat. Panduan SD juga meminta pembukuan: buku kas umum yang ditutup tiap akhir bulan dan akhir kegiatan, buku pembantu kas tunai, buku bank yang dicocokkan dengan rekening koran, buku pembantu pajak, dan buku material. Boleh ditulis tangan atau komputer, dan dokumen disimpan urut tanggal. Pola BKU-nya mirip [buku kas umum bendahara sekolah](https://skolain.id/artikel/buku-kas-umum-bendahara-sekolah/). ## Siapa yang mengawasi dan apa sanksinya? Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan pemeriksa eksternal. Juknis Perdirjen 55/2025 menyebut pengawasan internal oleh inspektorat jenderal kementerian dan direktorat, serta pengawasan eksternal oleh BPK, BPKP, dan Kejaksaan Agung. Dinas pendidikan membentuk tim revitalisasi daerah, dan badan penyelenggara (yayasan) berkoordinasi serta mengawasi sekolah swasta. Pengaduan dapat disampaikan lewat ULT 177, pengaduan@dikdasmen.go.id, atau ult.kemdikdasmen.go.id. Sanksi menurut juknis: teguran tertulis, peringatan tertulis, pengembalian dana, pertimbangan tidak menerima bantuan APBN pada tahun berikutnya, dan sanksi lain; kerugian negara dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Persiapan dokumen untuk pemeriksaan dibahas di [artikel pemeriksaan inspektorat dan audit](https://skolain.id/artikel/pemeriksaan-inspektorat-audit-dokumen-sekolah/). ## Apa kesalahan umum pada revitalisasi swakelola? Kesalahan umum berasal dari dokumen yang dibuat belakangan dan peran yang tumpang tindih. Daftar berikut adalah saran praktik: - Foto kondisi awal tidak diambil sebelum pekerjaan, sehingga laporan awal lemah. - Nota dan kuitansi dibuat sendiri oleh sekolah padahal panduan melarangnya. - Perencana dan pengawas orang yang sama tanpa dasar pengecualian. - Perubahan pekerjaan dilakukan tanpa Berita Acara Revisi dan konsultasi ke PPK. - Rekening koran tidak dicocokkan dengan buku bank tiap akhir bulan. - Sisa dana tidak disetor ke kas negara atau bukti setornya tidak dilampirkan. - Tahap kedua diajukan sebelum laporan kemajuan 50 persen lengkap. ## Apa daftar periksa untuk sekolah penerima revitalisasi? Daftar periksa berikut saran praktik yang disusun dari dokumen di atas; sesuaikan dengan juknis yang berlaku untuk sekolah Anda. 1. Pastikan NPSN, data Dapodik, dan legalitas lahan konsisten dengan dokumen usulan. 2. Terbitkan SK P2SP dan tim teknis, lalu simpan salinannya. 3. Baca seluruh PKS dan catat tenggat, nilai, dan kewajiban laporan. 4. Ambil foto kondisi awal dan siapkan rekening koran untuk laporan awal. 5. Catat setiap belanja di buku kas, buku bank, buku pajak, dan buku material. 6. Simpan rangkaian bukti belanja lengkap per transaksi. 7. Jadwalkan dokumentasi mingguan dan gambar as-built. 8. Siapkan laporan kemajuan 50 persen bila nilai bantuan di atas Rp100 juta. 9. Susun BAST akhir, bukti setor sisa dana, dan BAST aset. 10. Arsipkan semuanya di satu tempat yang dapat diperiksa pemberi bantuan. ## Ketentuan apa yang diperiksa per Oktober 2026? Yang diperiksa adalah dokumen primer berikut, dengan status per Oktober 2026. Perdirjen Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 55 Tahun 2025 (ditetapkan 19 Desember 2025) dan Peraturan KPA Direktorat SD Nomor 1058/C3/KPA/I/SK/2026 kami baca langsung dan kami perlakukan berlaku untuk tahun anggaran 2026; kami tidak menemukan pencabutan di sumber yang dibaca. Panduan SD mengacu Perdirjen PAUD Dasmen Nomor 1 Tahun 2026, yang tidak kami baca langsung. Siaran pers Kemendikdasmen 15 Oktober 2026 dipakai untuk data capaian, bukan sebagai peraturan. Hal yang tidak ditemukan di sumber resmi: juknis terpisah untuk PAUD, SMP, dan SMA; format laporan baku yang seragam lintas direktorat; dan penyesuaian panduan SD terhadap Permendikdasmen 15/2026. Kewajiban perpajakan kami kutip sebagaimana tertulis di panduan dan tidak diverifikasi ulang terhadap peraturan pajak terbaru. Bila ada perbedaan, dokumen dari PPK atau fasilitator yang mengikat sekolah Anda. ## Bagaimana Skolain membantu Skolain tidak menggantikan Dapodik, SIPLah, ARKAS, atau aplikasi pemerintah, dan tidak dipakai untuk melaporkan bantuan revitalisasi. Skolain membantu sisi data pendukung di sekolah: impor data dari Dapodik dengan pratinjau, hak akses per peran agar pengelola data dan pengelola keuangan terpisah, serta untuk iuran dari orang tua, tarif, tagihan, verifikasi bukti transfer, tunggakan, dan laporan SPP. Bila sekolah ingin melihat alurnya, [jadwalkan demo](https://skolain.id/#daftar). ## Tanya jawab ### Apa itu swakelola dalam revitalisasi satuan pendidikan? Menurut Perdirjen Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 55 Tahun 2025, swakelola adalah pengelolaan mandiri oleh satuan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sekolah tidak menunjuk kontraktor, tetapi membentuk P2SP dan tim teknis untuk melaksanakan pekerjaan. ### Berapa kali bantuan revitalisasi dicairkan? Menurut juknis Perdirjen 55/2025, bantuan sampai Rp100.000.000 dicairkan sekaligus, dan bantuan di atas Rp100.000.000 dicairkan dua tahap, 70 persen lalu 30 persen. Tahap kedua memerlukan laporan kemajuan minimal 50 persen. Panduan direktorat lain dapat memakai ketentuan sendiri, jadi cek dokumen yang berlaku untuk sekolah Anda. ### Apa laporan yang harus dibuat sekolah penerima revitalisasi? Juknis Perdirjen 55/2025 menyebut laporan awal 0 persen, laporan kemajuan 50 persen untuk bantuan di atas Rp100 juta, dan laporan akhir 100 persen berupa berita acara serah terima kepada PPK. Laporan akhir memuat dana awal, dana digunakan, sisa dana, dokumentasi, dan bukti setor sisa dana ke kas negara. ### Apa sanksi bila bantuan revitalisasi tidak dipakai sesuai ketentuan? Juknis Perdirjen 55/2025 menyebut sanksi berupa teguran tertulis, peringatan tertulis, pengembalian dana, pertimbangan tidak menerima bantuan APBN tahun berikutnya, dan sanksi lain. Bila terjadi kerugian negara, berlaku sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. ### Apakah juknis revitalisasi SD, SMP, dan SMA sama dengan SMK? Tidak ditemukan di sumber resmi yang kami baca bahwa semuanya identik. Kami membaca juknis untuk SMK, SLB, SKB, dan PKBM serta panduan untuk SD. Struktur umumnya mirip, tetapi angka dan format dapat berbeda. Gunakan dokumen dari direktorat yang menetapkan bantuan sekolah Anda. ## Rujukan - [Siaran Pers Kemendikdasmen: Revitalisasi 2026 Jangkau 35.769 Sekolah melalui Swakelola](https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/16308-revitalisasi-2026-jangkau-35769-sekolah-melalui-swakelola-ditargetkan-rampung-akhir-tahun) - [Direktorat SMK: Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026 (Perdirjen 55 Tahun 2025)](https://smk.kemendikdasmen.go.id/terbitan/petunjuk-teknis-bantuan-pemerintah-revitalisasi-satuan-pendidikan-tahun-anggaran-2026) - [Panduan Pelaksanaan dan Laporan Bantuan Pemerintah Revitalisasi SD Tahun 2026 (Peraturan KPA Direktorat SD 1058/C3/KPA/I/SK/2026)](https://obj.pauddasmen.id/revitsd/public/panduanregulasi/panduan-pelaksanaan-dan-laporan-revitalisasi-sd-tahun-2026_1779691978.pdf)